Advertisement
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Martono, S.Pd., mengklarifikasi keluhan masyarakat mengenai hilangnya beberapa nama dari daftar penerima bantuan. Menurut Martono, proses verifikasi dilakukan secara ketat dan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2024.
“Verifikasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu di tingkat kecamatan dan di Dinas Pendidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perbup,” jelas Martono saat ditemui di kantornya, Kamis (9/1/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa kuota bantuan untuk setiap desa telah ditentukan, dengan maksimal 10 penerima per desa. Proses ini dimulai dari rekomendasi pihak desa hingga ke camat sebelum diverifikasi oleh dinas. “Kami menerima dokumen dari tingkat desa hingga kecamatan, dan semuanya harus memenuhi persyaratan sesuai Perbup,” tambahnya.
Untuk mencegah penyelewengan, pencairan bantuan dilakukan dengan prosedur ketat. “Dana tidak bisa dicairkan tanpa dokumen pendukung yang sah, sesuai Pasal 6 Perbup. Selain itu, kami bekerja sama dengan bank mitra melalui MoU dengan Pj Bupati, sehingga rekening penerima bantuan akan diblokir sementara sampai bukti penggunaan dana diterima,” ungkap Martono.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjamin bahwa bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Martono juga mengimbau masyarakat agar menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui koordinasi dengan pihak desa.
Dengan mekanisme yang diterapkan, Pemkab Murung Raya berharap program bantuan ini dapat membantu mahasiswa kurang mampu menyelesaikan pendidikan mereka dengan lebih baik. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah ini demi keberhasilan program yang berkelanjutan.
