Advertisement
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses di Dapil 1
Dalam reses tersebut, berbagai permasalahan dan usulan disampaikan oleh masyarakat. Salah satu isu utama di Desa Mangkahui adalah terkait sarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ulum. Warga setempat mengusulkan penambahan ruang kelas dan lapangan agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Di Desa Danau Usung, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, mereka juga meminta pelebaran jalan induk yang melintasi desa mereka. Usulan ini telah dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan warga berharap segera direalisasikan.
Sementara itu, warga Desa Tahujan Ontu menghadapi kendala dalam akses air bersih. Saat ini, mereka terpaksa membeli air dari pihak lain. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah dapat membangun sarana penyediaan air bersih. Selain itu, warga juga meminta penyelesaian pembangunan Balai Basarah sebagai sarana ibadah serta penyelesaian tempat tinggal bagi tenaga kesehatan. Saat ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa tersebut masih belum memiliki aliran listrik dan KWH meter, sehingga warga meminta perhatian serius dari dinas terkait untuk mengatasi permasalahan ini.
Di Desa Muara Untu, pondok pesantren Hijrah yang berperan dalam membina generasi beriman dan bertakwa juga membutuhkan perhatian pemerintah. Warga berharap ada bantuan untuk menyelesaikan pembangunan masjid, penambahan ruang kelas, serta pembangunan kamar mandi dan WC bagi santri yang mayoritas berasal dari Murung Raya.
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinoor, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan diperjuangkan di tingkat pemerintahan. "Kami akan berupaya agar semua usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ujarnya.
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada wakil rakyat, dengan harapan dapat terealisasi dalam kebijakan pembangunan daerah.(Red)
